 |
| Google.com |
Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) menyampaikan pihaknya sudah menganggarkan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah yang rawan terkena
bencana alam khususnya kekeringan, sudah melakukan koordinasi,agar tidak
terus menunggu bantuan dari pusat guna menanggulangi bencana.(15/7/2019).
“Sudah tiga
tahun ini kami punya hak menganggarkan APBD provinsi kabupaten kota yang masuk
wilayah rawan banjir longsor kebakaran hutan dianggarkan dulu, jangan
dikit-dikit nunggu pusat supaya terkoordinasi,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di kawasan Tugu
Tani, Jakarta Pusat, Selasa (16/7/2019).
Lanjut
Tjahjo, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan
Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) serta
pemerintahan daerah setempat guna mengatasi kekeringan air di sekitar 200 ribu
desa karena sudah dua bulan tidak turun hujan.
“Kita sudah
kirim yang kini sudah jalan, kalau ada kecil-kecil jangan nunggu pusat,
langsung ditangani sendiri dulu,” katanya.
Selain
meningkatkan APBD, guna mengantisipasi salah satu dampak kebakaran yakni
kebakaran hutan Mendagri juga melakukan komunikasi rutin dengan TNI dan Polri
guna menggerakkan elemen masyarakat.
"Faktornya
adalah yang membakar hutan ya manusia sehingga penegakan hukum tugas kita dan
kami mengirimkan radio kolom juga untuk mengupdate anggaran ditingkatkan di
daerah yang sering terjadi kebakaran hutan,” kata Tjahjo Kumolo.
Sebelumnya,
Presiden Joko Widodo, memerintahkan para menteri kabinet kerja untuk
mengantisipasi dampak kekeringan yang terjadi pada musim kemarau 2019.
"Saya
minta para menteri dan kepala lembaga, gubernur untuk turun melihat langsung ke
lapangan dan segera melakukan langkah antisipasi, mitigasi terhadap dampak
kekeringan ini," kata Jokowi dalam rapat terbatas, di kantor Presiden.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar